Friday 18 September 2015

Ferry M Baldan: Sulit Cari Rumput, Pemerintah Sediakan Lahan Gembala

Kementerian Agraria dan Tara Ruang (ATR) akan membantu menyiapkan lahan tanah negara untuk dijadikan lahan gembala ternak secara gratis di beberapa daerah yang memiliki basis produksi peternakan sapi, kambing dan lain-lain.

Pemerintah akan membagikan lahan gembala 10 hektar (ha) di setiap daerah penerima. Langkah ini dilakukan karena peternak selama ini kesulitan memperoleh pakan seperti rumput.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursidan Baldan dalam acara Pengukuhan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (Kapti) Agraria periode 2015-2018 di kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Jl Tata Bumi, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Ferry dengan adanya lahan yang luas, peternakan bisa mengembalakan hewan ternak secara bebas. Selama ini, peternak kesulitan memperoleh pakan ternak karena terbatasnya lahan pengembalaan.

Sumber:
Posted by at No comments:

Dukung Program Sejuta Rumah, Kemenkeu Berikan 381 Hektar Lahan

Kementerian Keuangan siap memberikan lahan seluas 381 hektar dengan nilai sebesar Rp1,43 triliun untuk menyukseskan program sejuta rumah yang sedang digagas Presiden Joko Widodo.

Menkeu mengatakan lahan tersebut merupakan bekas aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah dikelola oleh negara dan pemakaiannya nanti diserahkan kepada otoritas yang ingin membangun perumahan rakyat.

Selain pemerintah daerah, otoritas lain seperti Perum Perumnas atau BUMN lainnya, maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa ikut terlibat dalam program yang ditawarkan Kementerian Keuangan ini.

Rincian lahan yang ditawarkan tersebut adalah 11 hektar berada di Jakarta, 79 hektar di Bogor, 90 hektar di Tangerang, 20 hektar di Bekasi, 18 hektar di Jombang, 75 hektar di Lampung, 30 hektar di Palembang, 13 hektar di Padang, enam hektar di Batam dan 36 hektar di Deli Serdang.

Selain itu, terkait insentif pajak bagi sektor properti lainnya yang diberikan Kementerian Keuangan, Menkeu memastikan adanya penerbitan PMK Nomor 106/PMK.010/2015 tentang PPnBM atas hunian mewah dan revisi PP Nomor 41/1996 tentang kepemilikian properti oleh Warga Negara Asing.

Sumber
Posted by at No comments:

Menteri LHK: Cegah Pembakaran, UU Lingkungan Hidup Perlu Direvisi

Pembakaran lahan oleh masyarakat masih diizinkan berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini ditengarai menjadi salah satu penyebab kejadian kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang selama 18 tahun terakhir.

Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendorong revisi UU tersebut. Dibebaskannya masyarakat membakar lahan diatur pada penjelasan Pasal 69 ayat 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinyatakan, pembakaran lahan diperbolehkan dengan luas maksimal 2 hektare (ha).

Kenyataannya pembakaran kerap tak terkontrol sementara kewajiban membuat sekat bakar tak dilakukan yang membuat api merembet kemana-mana.

Menurut Menteri Siti alternatif membakar untuk membuka lahan dikarenakan cara tersebut sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat. Jika menggunakan peralatan mekanis dana yang dibutuhkan untuk membuka lahan bisa mencpai Rp5 juta per hektare.

Sebagai solusi, Menteri Siti menambahkan pemerintah akan menyiapkan skema-skema insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan. Skema tersebut misalnya dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga atau membantu pembukaan lahan secara mekanis.

Siti juga mengungkapkan berdasarkan analisis citra satelit dan pantauan lapangan, kebakaran yang terjadi lebih banyak di wilayah perkebunan. Meski demikian, dia menegaskan semua pemegang konsesi pengelolaan lahan wajib menjaga arealnya dari kebakaran.

Sumber

Posted by at No comments:

Thursday 17 September 2015

Kementerian PUPR Pangkas Perizinan Bangun Perumahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan kesiapannya guna memangkas perizinan yang dinilai menghambat pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Untuk memangkas perizinan perumahan tersebut, Kempupera menggandeng sejumlah kementerian terkait sehingga para pengembang sebagai pelaku pembangunan perumahan bisa ikut mendukung pembangunan sejuta rumah seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Basuki Hadimuljono juga mengingatkan, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah juga memiliki arah yang sama yaitu untuk melakukan deregulasi.

Pemerintah daerah diharapkan juga dapat mempermudah regulasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengatasi kekurangan perumahan di Tanah Air.

Adanya pemangkasan perizinan di daerah, kata Basuki, juga sesuai dengan arahan Menko Perekonomian yang meminta agar dilakukan paket deregulasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

Sumber
Posted by at No comments:

Menko Perekonomian: 134 Peraturan Siap Dideregulasi Pemerintah

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan paket kebijakan pemerintah tahap I. Paket kebijakan tersebut bertujuan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Jokowi mengatakan, setidaknya terdapat tiga langkah dalam paket kebijakan tersebut.

Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti.

Sekaitan dengan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan terdapat 134 peraturan yang akan dideregulasi terkait dengan paket kebijakan tahap I pemerintah. Ia menargetkan, sejumlah peraturan terutama Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) deregulasinya akan rampung pada pertengahan September 2015.

Darmin mengatakan, dari total 134 peraturan itu, sebanyak 17 adalah PP. Lalu, 11 Perpres, 2 Instruksi Presiden (Inpres), 96 Peraturan Menteri (Permen) dan 8 peraturan lainnya. Seluruh peraturan ini tersebar di 17 kementerian/lembaga.

Ia berharap, PP dan Perpres deregulasi tersebut bisa selesai setelah tiga hari setelah Presiden Jokowi tiba kembali di Tanah Air. Bukan hanya itu, ia juga berjanji akan mengawal proses penyederhanaan tersebut. Hingga kini, proses tersebut sedang berjalan.

Adapun pelaksanaannya, menurut Darmin, akan dimulai pada pekan ketiga September 2015 termasuk di dalamnya langkah monitoring dan pelaksanaan. Ia mencontohkan, peraturan yang akan dideregulasi di antaranya soal percepatan pembangunan 14 kawasan industri.

Sumber

Posted by at No comments:

MenPUPR: Kurangi Impor, Pemerintah Maksimalkan Baja Lokal

Men PU-PR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahun 2016 nanti, pemerintah akan menggunakan bahan baku baja lokal sebanyak 80% untuk pembangunan infrastruktur jembatan. Hal tersebut sesuai dengan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden yang menginginkan tingkat komponen dalam negeri lebih diutamakan.

"Mudah-mudahan untuk tahun depan (2016) penggunaan baja untuk jembatan bisa 80-20 (80 persen produksi dalam negeri, dan 20 persen impor)," ujarnya.

Menteri Basuki Hadimuljono pun menunjuk PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk memasok baja untuk tahun 2016. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan lokal lainnya untuk ikut memasok juga. Hal ini, telah diatur melalui prosedur pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "(Penetapan harga juga) sesuai e-catalogue," imbuhnya.

Direktur Utama PT Krakatau Steel, Sukandar menyatakan siap memproduksi kebutuhan baja untuk kepentingan pembangunan infrastruktur nasional. "Kami menyanggupi, kami punya kemampuan produksi baja 3,9 juta ton dalam 1 tahun, jumlahnya sangat besar," ujarnya.

sumber

Posted by at No comments:

Mensesneg Lepas Mobil Kapsul Waktu, Berisi Mimpi dari Sabang Sampai Merauke

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang juga Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-70 melepas ekspedisi mobil kapsul waktu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (17/9/2015). Ekspedisi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional 8 September 2015 dan merupakan bagian dari Gerakan 'Ayo Kerja' yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Menurut Pratikno, mobil kapsul waktu ini akan menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 30.500 km selama 3 bulan yang akan dimulai pada 22 September dan berakhir 21 Desember 2015. Perjalanan ini akan dimulai dari Banda Aceh dan berhenti di Merauke, Papua.

Nantinya kapsul waktu akan singgah di 43 kota di 34 provinsi melewati jalan darat, udara dan menyebrangi 15 selat untuk menyapa, mendengarkan, menampung dan mengumpulkan mimpi, harapan, tekad, dan resolusi warga bangsa lintas usia, gender, suku, agama, berbagai kelompok masyarakat.

Pratikno menjelaskan, mimpi-mimpi dan resolusi anak bangsa akan dirangkai satu-persatu di tiap provinsi. Hal itu merupakan simbolisme yang dilakukan dalam ekspedisi 70 tahun 'Ayo Kerja' Indonesia. Selain itu, lanjut Pratikno, mimpi Indonesia bukan hanya akan dirumuskan, tetapi akan diperjuangkan dan sebagai bentuk simbol membangun Indonesia yang lebih baik.

Ekspedisi kapsul waktu ini merupakan kerja bersama, gotong royong skala nasional antara Panitia Nasional Gerakan Ayo Kerja 70 tahun Indonesia Merdeka. Ekspedisi ini mendapat dukungan dari berbagai kementerian, lembaga-lembaga pusat dan daerah, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten beserta unsur sipil dari beragam latar belakang di daerah setempat.

Sumber:
Posted by at No comments:

Wednesday 16 September 2015

Menperin: Kurangi Impor, Pemerintah Maksimalkan Baja Lokal

Men PU-PR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahun 2016 nanti, pemerintah akan menggunakan bahan baku baja lokal sebanyak 80% untuk pembangunan infrastruktur jembatan. Hal tersebut sesuai dengan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden yang menginginkan tingkat komponen dalam negeri lebih diutamakan.

"Mudah-mudahan untuk tahun depan (2016) penggunaan baja untuk jembatan bisa 80-20 (80 persen produksi dalam negeri, dan 20 persen impor)," ujarnya.

Menteri Basuki Hadimuljono pun menunjuk PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk memasok baja untuk tahun 2016. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan lokal lainnya untuk ikut memasok juga. Hal ini, telah diatur melalui prosedur pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "(Penetapan harga juga) sesuai e-catalogue," imbuhnya.

Direktur Utama PT Krakatau Steel, Sukandar menyatakan siap memproduksi kebutuhan baja untuk kepentingan pembangunan infrastruktur nasional. "Kami menyanggupi, kami punya kemampuan produksi baja 3,9 juta ton dalam 1 tahun, jumlahnya sangat besar," ujarnya.

sumber

Posted by at No comments:

Kemenhub Siapkan Rp11,84 Triliun untuk Pengadaan 188 Kapal

Untuk menyokong rencana pembangunan tol laut, Kemenhub Ignasius Jonan, pada tahun ini akan membeli 188 kapal dengan anggaran sebesar Rp11,84 Triliun. Ditargetkan, semua pembelian kapal itu bisa terkontrak seluruhnya pada pertengahan Oktober 2015.

Nantinya skema pembayaran kapal-kapal tersebut dilakukan secara bertahap hingga tahun 2017. Adapun rinciannya alokasi anggarannya adalah Rp3,36 triliun pada tahun ini, meningkat menjadi Rp4,45 triliun untuk tahun depan, dan terakhir sebesar Rp4,1 triliun pada 2017.

Diperkirakan pengerjaan kapal 188 tersebut akan melibatkan 100 perusahaan lebih, yang terdiri dari berbagai macam perusahaan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Adapun rincian dari 188 kapal tersebut, sebanyak 73 unit kapal akan digunakan untuk kegiatan kesatuan penjagaan laut dan pantai, lalu sebanyak 100 kapal untuk lintas angkutan laut, dan sisanya, 15 kapal lainnya digunakan untuk keperluan kenavigasian.

sumber
Posted by at No comments:

Tuesday 15 September 2015

Mensos: 2016, Kuota Program Keluarga Harapan Jadi Enam Juta

Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya akan menambah penerima Program PKH dari 2,8 juta penerima manfaat PKH, menjadi 6 juta pada tahun 2016. Adapaun tambahan tersebut berasal dari Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) yang berjumlah 163.000 di seluruh Indonesia.

Selain itu, untuk para lansia berusia 70 tahun ke atas yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, juga akan masuk dalam daftar penerima PKH. "Kita terus melakukan penyisiran di seluruh Indonesia bagi penerima PKH," ujar Menteri Khofifah Indar Parawansa.

Adapun terkait dengan anggaran penerima PKH, ia mengatakan sudah dimasukan dalam anggaran Kemensos sebesar Rp12 triliun. "Pagu anggaran sudah masuk sebesar Rp12 triliun," jelas Menteri Khofifah Indar Parawansa.

sumber:

Posted by at No comments:

Kemenko Maritim Kembangkan 10 Tujuan Wisata

Dalam rangka untuk mencapai target 20 Juta kunjungan wisatawan mancanegara, pemerintah melalui Kemenko Maritim akan membenahi 10 destinasi wisata yang tersebar di Indonesia. Kesepuluh lokasi tersebut dipilih nantinya akan dijadikan tempat promosi wisata Indonesia pada dunia.

Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan, kementeriannya akan mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan potensi wisata kita berlimpah dan memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

"Kita mau mendorong supaya sekarang yang bekerja di sektor pariwisata meningkat dari 3 juta ke 7 juta orang dalam lima tahun," ujarnya.

Menurutnya saat ini, Pengelolaan pariwisata Indonesia dinilai tak terfokus sehingga potensi alam yang indah itu tak terkelola dengan baik. Untuk itulah ia akan berkerja cepat untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

"Bromo itu indah sekali sayang jalannya buat country road-nya payah bener. Kementerian PUPR akan perbaiki,” ungkap Menteri Rizal Ramli.

Adapun 10 destinasi wisata yang akan dikembangkan oleh pemerintah antara lain Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Gunung Bromo di Jawa Timur, Labuan Bajo di Flores, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Morotai di Maluku, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Tanjung Lesung di Banten, Belitung dan Yogyakarta.

sumber:

Posted by at No comments:

Monday 14 September 2015

Menkeu Terpilih Menjadi Ketua Development Committee Bank Dunia


Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro terpilih menjadi Ketua Development Committee Bank Dunia menggantikan Marek Belka yang merupakan Gubernur Bank Sentral Polandia, beberapa waktu lalu di Washington, AS. Posisi itu dinilai memberi kesempatan bagi Indonesia mempromosikan kebijakan Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi.

Bambang Brodjonegoro akan memimpin forum para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota Bank Dunia. Mereka akan berperan memberi arahan strategis bagi aktivitas global Bank Dunia dalam mendorong pembangunan ekonomi dunia dan memobilisasi sumber-sumber finansial untuk mencapai target pembangunan global, serta berbagai agenda global lain seperti isu perubahan iklim dan pencapaian sustainable development goals.

Development Committee Bank Dunia adalah forum setingkat menteri keuangan yang menjadi anggota Bank Dunia dan IMF untuk mencari solusi atas isu-isu pembangunan. Development Committee dikenal dahulu sebagai Komite Bersama Menteri-Menteri dan Dewan Gubernur Bank Sentral guna menangani transfer sumber daya riil negara-negara berkembang. Komite ini berdiri sejak tahun 1974 dan beranggotakan 25 negara.

Dengan terpilihnya Bambang Brodjonegoro, Indonesia dapat lebih berperan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang sesuai yang diamanatkan Presiden Jokowi pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) April 2015 lalu. Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Indonesia siap menjalankan peran global agar tatanan dunia menjadi lebih adil. Persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan bila mengikutsertakan pandangan dari negara berkembang.

Sumber:
Posted by at No comments:

Menkominfo Prioritaskan pembangunan BTS daerah perbatasan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggenjot jumlah Base transceiver station (BTS) di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Rudiantara menargetkan pada semester dua tahun 2016, 115 desa yang dekat dengan perbatasan khususnya di Kalimantan sudah dibangun. Daerah-daerah perbatasan yang belum memiliki skala keekonomian bagus, maka banyak operator yang masih berpikir untuk membangun infrastrukturnya di sana.

Oleh sebab itu Kemkominfo, akan memberikan subsidi kepada operator telekomunikasi. Menurut Rudiantara, pada 2016, pihaknya memprioritaskan pembangunan BTS lebih dari 115 desa di perbatasan Kalimantan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan akses telekomunikasi.

Operasional BTS, menurut dia, nantinya akan disubsidi sehingga operator tidak merugi. Subsidi tersebut, menurut dia, akan diberikan melalui dana kewajiban pelayanan universal (USO).

Pembangunan daerah perbatasan, terluar dan terpencil merupakan salah satu sasaran pembangunan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memacu pemerataan teknologi informasi dan komunikasi di daerah perbatasan.

Sumber:
Posted by at No comments:

Menteri Lembong Rilis Paket Deregulasi Ekspor

Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengeluarkan paket deregulasi ekspor-impor di Kementerian Perdagangan dipercepat untuk meningkatkan daya saing di sektor industri dan membuka peluang bisnis yang lebih luas.

Paket deregulasi dan debirokratisasi Kementerian Perdagangan meliputi sektor ekspor dan impor. Selama ini, beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor. Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang, sehingga sangat besar intervensi regulasi dan birokrasi dalam kelancaran perdagangan.

Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor dan impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.

Deregulasi di bidang ekspor akan dilakukan, antara lain penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada ekspor (kayu, beras, precursor nonfarmasi, migas, dan bahan bakar lain). Juga diputuskan penghilangan pemeriksaan ganda (ekspor CPO, ekspor produk pertambangan hasil pengolahan, dan pemurnian).

Sedangkan di bidang impor, deregulasi dilakukan dengan menghapus kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada impor (besi/baja dan BPO), rekomendasi (produk kehutanan, gula, TPT, STPP, besi/baja, barang berbasis sistem pendingin, beras, hortikultura, TPT batik dan motif batik, barang modal bukan baru, mesin multifungsi berwarna, dan garam industri), serta penyederhanaan persyaratan (TPT, cengkeh, dan mutiara).

Kemendag juga menghilangkan HS tertentu (produk kehutanan), kemudahan pengadaan bahan baku (limbah non-B3), penundaan pembatalan/penghapusan/pencabutan (ban, produk SNI wajib/SPB, label, dan cakram optik), revisi peraturan (API dan toko modern), serta penghapusan IT (hortikultura dan produk tertentu).

Dua tahap deregulasi dan debirokratisasi kebijakan terkait dengan Kementerian Perdagangan ini akan diselesaikan secara bertahap.

Sumber:

Posted by at No comments:

Thursday 10 September 2015

Kementerian ESDM Luncurkan 10 Kebijakan Sektor Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan kebijakan stimulus ekonomi untuk sektor ESDM melalui deregulasi dan rencana regulasi baru. Kebijakan ini diharapkan memberi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun paket regulasi sektor ESDM di antaranya mengenai penyediaan pendistribusian dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil; penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga BBG untuk transportasi jalan; tata kelola gas bumi; regulasi mengenai; pembangunan dan pengembangan kilang di dalam negeri; dan kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan hulu migas.

Seluruh kebijakan ini, jelas Sudirman, akan menuju pada beberapa arah. Arah tersebut yaitu untuk melakukan penyederhanaan izin sektor energi, mempermudah pelaksanaan investasi sektor energi, mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis, dan memberikan kepastian hukum.

Sumber:
Posted by at No comments:

Menteri PU Resmikan Dimulainya Pembangunan Tol Soroja

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kamis (10/9/2015), meresmikan dimulainya pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Peletakan batu pertama (ground breaking) peresmian pembangunan jalan tol, digelar di depan sekitar Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Dalam peresmian pembangunan jalan tol tersebut, dihadiri para pejabat daerah, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar R 1,51 triliun. Konstruksi jalan pun akan dibangun dengan menggunakan struktur atgrade yang terbagu dalam 3 seksi dan memiliki 3 interchange.

Ketiga interchange tersebut berlokasi di Pasirkoja, Margaasih, dan Katapang. Jalan tol ini pun nantinya akan memiliki 6 gerbang tol.

Sumber

Posted by at No comments:

Panglima TNI terjunkan 1.000 personel ke Sumatera bantu Atasi Kabut Asap

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah memerintahkan para prajurit dari seluruh matra untuk ikut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera.



Rabu (9/9) di Yogyakarta Panglima TNI memimimpin apel pemberangkatkan 1.000 personel ke Sumatera untuk memadamkan api ,Ada dari TNI AD, Marinir dan Angkatan Udara.

Selain itu juga, TNI akan menerjunkan empat unit pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan dan logistik.

Menurut Panglima TNI, kondisi warga yang mengalami sesak napas akibat terdampak kabut asap tebal patut disesalkan bisa terjadi. Karena itu harus ada langkah konkrit secara cepat untuk menanggulanginya.

Sumber:

Posted by at No comments:

Menpora: Peraih Medali Olimpiade dapat Jaminan Kesejahteraan Seumur Hidup

Tepat pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2015, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengumumkan akan merealisasikan kebijakan penghargaan bagi atlet-atlet nasional berprestasi. Salah satunya memberikan jaminan kesejahteraan seumur hidup untuk atlet peraih medali di Olimpiade.

Dalam puncak acara Haornas 2015 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015), Imam Nahrawi menuturkan Kemenpora akan menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali pada multievent seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, Paralimpic, Special Olympic dan event-event lainnya. Khusus untuk peraih Olimpiade, ada tambahan lagi.

Menurut Nahrawi, misi mengangkat prestasi olahraga Indonesia juga perlu didukung tata kelola organisasi olahraga. Hal itu perlu dilakukan supaya Indonesia mampu menjadi penyelenggara kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Mulai tahun depan, Kemenpora akan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mantan atlet peraih medali olimpiade sebesar Rp 20 juta per bulan bagi peraih medali emas, Rp 15 juta untuk peraih medali perak serta Rp 10 juta untuk perunggu. Tunjangan tersebut dapat dinikmati seumur hidup.

Sumber:
Posted by at No comments:

Wednesday 9 September 2015

Menpora: Jadikan Olahraga Sebagai Wahana Revolusi Mental

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta olahraga dijadikan sebagai wahana revolusi mental sesuai nawa cita Presiden Joko Widodo. Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun ini menjadi momentum mengingatkan budaya olahraga pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kempora selaku leading sektor wakil pemerintah dalam membangkitkan olahraga, memiliki peran pro aktif dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.



Bagi kelompok usia anak, remaja dan pemuda, dia menjelaskan, olahraga memiliki arti penting untuk pembentukan karakter menjadi lebih tangguh. Haornas tahun ini yang mengambil tema “Gelorakan Budaya Olahraga Indonesia Hebat” diharapkan bisa mengajak seluruh masyarakat Indonesia berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai budaya dan gaya hidup.

Menpora juga mengajak seluruh pemerintahan daerah untuk membangkitkan olahraga. Setiap daerah harus memiliki cabang olahraga (cabor) unggulan. Olahraga di Indonesia harus memiliki tata kelola yang baik. Selama beberapa tahun ke depan, Indonesia memiliki ajang besar di dunia olahraga yakni Tafisa 2016, Asian Games dan Asian Paragames 2018.

Sumber:
Posted by at No comments:

Kementrian KKP - Marinir kerja sama selamatkan terumbu karang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan TNI Angkatan Laut (AL) melakukan upaya perbaikan kondisi terumbu karang yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Komandan Korps Marinir TNI AL, Brigjen TNI Buyung Lalana mengatakan, hal ini dilakukan melalui program penanaman sejuta bibit terumbu karang di daerah seluas 100 hektare yang berada di 51 lokasi penanaman dengan 257 titik tanam.

Dia menjelaskan, kegiatan penanaman terumbu karang ini telah dimulai sejak Mei 2015. Hingga Juli 2015, telah ditanam sekitar 400 ribu bibit terumbu karang dengan luas kawasan tanam lebih dari 30 hektare.

Sementara itu, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi mengungkapkan, kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari kegiatan sosial TNI AL, KKP, Kementerian Koordinator Bidang Maritim serta berbagai instansi terkait.

Puncak kegiatan ini akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2015 di Pulau Weh, Aceh. Selain itu penanaman juga dilakukan di Pantai Labuhan Brondong Lamongan, Pantai Desa Girik Cemandi Sedati Sidoarjo Jawa Timur, Pantai Delegan Gresik Jawa Timur dan Pantai Riang Desa Tawiri Ambon.

Selain itu, penanaman juga akan dilakukan di Pantai Labuan Banten, Pantai Teluk Ratai Lampung, Pantai Bama dan Pantai Pasir Putih Sidoarjo Jawa Timur, Pantai Tugu Trikora Selat Lembeh Bitung Sulawesi Utara, Kawasan Kepulauan Seribu, Pantai Ketapang Teluk Pandan Lampung, Pantai Melur Batam, Pulau Berhala Sumatera Utara, Pantai Tanjung Lesung Banten, Pantai Kadingareng Sulawesi Selatan, dan Pantai Pramuka Kepulauan Seribu.

Sumber
Posted by at No comments:

Darmin Nasution: Program KUR Jadi Prioritas di Tahun 2016

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan,PROGRAM KUR akan menjadi program prioritas pemerintah pada tahun 2016. Ia menilai program KUR dinilai cukup signifikan dalam rangka mendorong pembiayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"KUR akan menjadi program yang besar, dan akan melibatkan koordinasi strategis dengan BANK Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan," ujarnya.

Menteri Darmin Nasution berharap, pertumbuhan UMKM dapat menompang pendapatan masyarakat sekalgius memperkuat stabilitas perekonomian domestik. Hal ini dikarenakan bahwa di tahun 2016 nanti, ancaman lesunya ekonomi global dapat berimbas negatif pada perekonomian di Indonesia.

Menurutnya, pada tahun 2015 ini, pemerintah telah memangkas bunga KUR dari 22% menjadi 12%. Dan pada 2016 nanti, pemerintah menargetkan akan kembali memangkas bunga KUR menjadi hanya 9% saja.

sumber:

Posted by at No comments:

Tuesday 8 September 2015

PGN Pasok BBG ke Pelni dan ASDP



PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk akan memasok seluruh kebutuhan bahan bakar gas (BBG) untuk dua perusahaan pelayaran, yakni PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry. Langkah ini dilakukan dalam rangka untuk memperluas pemanfaatan penggunaan gas bumi dengan mengkonversi penggunaan BBM menjadi BBG di kedua perusahaan tersebut.

Sinergi antara ketiga BUMN tersebut tertuang dalam kesepakatan kerja sama (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Dirut PGN Hendi Prio Santoso, Dirut Pelni Elfien Goentoro, Dirut ASDP Danang S. Baskoro. Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/9).

“Kerja sama dengan Pelni dan ASDP ini merupakan bentuk sinergi antar-BUMN untuk mewujudkan program konversi bahan bakar minyak ke BBG” kata Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.

Pihak PGN berharap, adanya langkah kerjasama ini dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional, khususnya di sektor kemaritiman. Ketiga perusahaan akan melakukan studi persiapan pengembangan infrastruktur dan teknologi terkaik dengan penggunaan BBG bagi Kapal laut.

Berdasarkan data, saat ini Pelni menggunakan BBM untuk operasional kapal laut sekitar 33,4 juta liter per bulan. ASDP sebesar 3,5 juta liter per bulan, sedangkan kapal perintis milik Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebesar 14,4 juta liter per bulan.

Sebelumnya, PGN telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Nantinya, armada milik Pelni, ASDP, ataupun pakal perintis Ditjen Hubla akan mengkonversi pemakaian BBM ke BBG dalam bentuk gas alam cair.

Menurut Hendi Prio Santoso, dengan adanya konversi dari BBM ke BBG, diharapkan dapat menghemat pemakaian bahan bakar Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla sebesar 40 persen dibanding menggunakan BBM.

"Penggunaan gas bumi bagian menjadi penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia. Kami terus memperluas pemanfaatan gas bumi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor BBM," ujarnya.

Untuk memudahkan pengisian BBG, PGN akan membangun beberapa bunker-bunker BBG di jalur kapal Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla.

Dirut PGN Hendi Prio Santoso menjelaskan, kerja sama tersebut membuat Pelni memiliki pilihan bahan bakar yang lebih hemat untuk armada kapal mereka. “ ini menjadi bagian program konversi energi. Penggunaan BBG menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kinerja dalam aspek efesiensi bahan bakar,” jelasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Dirut ASDP Danang S. Baskoro. Ia mengharapkan bahwa kerja sama ini merupakan hal penting untuk meningkatkan aspek efisiensi dalam operasional ASDP.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menyambut baik adanya sinergi tiga BUMN dalam mendukung program pemerintah, yakni program Konversi BBM ke BBG. Menurutnya, penggunaan bahan bakar gas lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, akan menghemat ongkos transportasi laut di Indonesia sehingga dapat lebih efisian dan berdaya saing.

“Saya Senang dengan inovasi yang dilakukan PGN, Pelni dan ASDP ini. Sinergi BUMN ini harus terus didorong untuk menjadikan kinerja BUMN lebih efisien dan bersaing” kata Menteri Rini.

sumber:
Koran Media Indonesia edisi Jumat, 4 September 2015

Posted by at No comments:

Sofyan Djalil Bentuk Tim Restrukturisasi Regulasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah membentuk komite khusus untuk memangkas kesemrawutan regulasi di Tanah Air yang mencapai 2.700 perizinan.

Sofyan menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengkaji semua pertimbangan yang ada untuk membentuk komite tersebut. Komunikasi serta kesepahaman dengan semua kementerian dan lembaga negara akan ditegakkan agar menjadi satu suara.

Komite deregulasi ini akan memberangus segala regulasi yang tak penting dan tumpang-tindih, baik antarlembaga, kementerian, maupun pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, segala peraturan baru akan diseleksi betul hingga bisa diimplikasikan secara nyata.

Sofyan mengatakan temuan 2.700 peraturan tersebut mayoritas peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk peraturan yang dikeluarkan internal Kementerian/Lembaga, seperti Peraturan Menteri (Permen) terkait.

Bappenas akan memimpin komite ini selain itu semua pihak yang memiliki kebijakan dan ahli independen akan bergabung dalam komite ini. Pembentukan komite tersebut juga akan didahului penerbitan Peraturan Presiden untuk penugasan restrukturisasi dan reformasi peraturan

Sumber:

Posted by at No comments:

Menteri Marwan Siapkan Balai Pelatihan Untuk Tingkatkan SDM Pedesaan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan mengoptimalkan balai pelatihan pemberdayaan di beberapa kota di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat pedesaan.

Saat meninjau Balai Pelatihan Transmigrasi di Denpasar, Sabtu (29/8/2015) Menteri Marwan mengatakan “Jangan sampai tujuan besar memperkuat ekonomi desa melalui program dana desa, menjadi sia-sia. Karena masyarakatnya tidak tahu memanfaatkannya. Seharusnya dana desa, justru menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menjajaki dan mengelola potensinyan”.

Untuk itu menurrut Menteri Marwan balai pelatihan harus dimaksimalkan fungsinya untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut Marwan Jafar, potensi desa yang luar biasa tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk menggarap. Penyebabnya, masyarakat belum tahu apa yang harus dilakukannya.

Kreatifitas kerajinan itu,sangat terbuka peluang pasarnya. Apalagi di Bali yang merupakan kawasan wisata terlaris di Indonesia yang banyak dikunjungi dari mancanegara.

Sumber:
Posted by at No comments:

Bencana Kabut Asap, Ini Instruksi Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan untuk meninjau lokasi kebakaran hutan di provinsi kitu, Minggu 6 September 2015. Kedatangan Jokowi tersebut merupakan tindak lanjut dari status darurat asap yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Sebelumnya, pada Jumat 4 September 2015, Jokowi memimpin rapat koordinasi dengan beberapa pejabat dalam rangka memberikan arahan dalam penanganan bencana kabut asap. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengisntruksikan empat hal untuk menanggulangi bencana kabut asap.

Pertama, pemadaman api dilakukan TNI melalui hujan buatan dan water boombing.Kedua, adanya upaya penegakan hukum yang dipimpin Kapolri bersama PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, perihal penanganan masalah kesehatan, karena tidak sedikit masyarakat yang terserang infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Sedangkan yang keempat, sosialisasi tentang bahaya bencana kabut asap dan dampaknya bagi kesehatan.

sumber:
Posted by at No comments:

Menhan: Jumlah Alutsista Kopaska Akan Ditambah



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengunjungi Markas Komando Komando Pasukan Katak (Kopaska) di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), Senin (7/9).

Ryamizard berada di Mako Kopaska untuk melihat berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesiapan pasukan andalan TNI Angkatan Laut (AL).

Usai inspeksi, jenderal purnawirawan bintang empat itu mengatakan akan menambah jumlah alutsista Kopaska. Hal itu untuk memperkuat persenjataan Kopaska yang saat ini jumlahnya sangat sedikit.

Dalam waktu dekat, pihaknya berniat menambah kekuatan Kopaska hingga separuh dari kebutuhan. Sisanya akan dipenuhi secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.

Sebelum meninjau Mako Kopaska, Ryamizard melakukan inspeksi ke batalyon Intai Amfibi (Taifib) 2, Marunda, Jakut. Dia mengaku puas dengan perkembangan pembangunan kompleks militer tersebut.


Posted by at No comments:
Subscribe to: Posts (Atom)